Bengkulu, Media Independen – Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Bengkulu, Dr. Soemarno, M.Pd., menjadi sorotan setelah dirinya bersama sekitar 30 pegawai BPSDM melakukan perjalanan dinas ke Bali. Langkah ini dinilai bertentangan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi anggaran serta prioritas program bantu rakyat.
Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, secara tegas mengecam perjalanan dinas tersebut, menyebutnya sebagai pemborosan anggaran di tengah upaya pemerintah untuk lebih efisien dalam pengelolaan keuangan negara. “Teknologi komunikasi sudah canggih, perjalanan dinas seperti ini seharusnya tidak perlu dilakukan. Kita harus fokus pada program yang benar-benar membantu rakyat,” ujar Gubernur Helmi Hasan.
Sebagai bentuk tindakan tegas, Gubernur Helmi Hasan langsung menonaktifkan pejabat yang terlibat dalam perjalanan dinas tersebut. Selain itu, Kepala BPSDM Bengkulu juga dinilai layak untuk mengundurkan diri atau dicopot dari jabatannya karena tidak mematuhi kebijakan efisiensi anggaran yang telah ditetapkan.
Peristiwa ini menjadi peringatan bagi seluruh instansi di Bengkulu untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran daerah. Kasus ini juga menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah pusat dalam rangka memastikan penggunaan dana yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak BPSDM Bengkulu terkait kejadian tersebut. Namun, publik menantikan langkah lebih lanjut dari pemerintah provinsi dalam menangani kasus ini demi transparansi dan akuntabilitas birokrasi.
