demo pati
Demo Pati memanas pada Rabu, 13 Agustus 2025, ketika ribuan warga berkumpul di depan Kantor Bupati dan Gedung DPRD untuk menyuarakan tuntutan mereka. Aksi ini dipicu oleh berbagai kebijakan yang dianggap kontroversial, termasuk kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan serta pengelolaan tenaga honorer di RSUD Soewondo. Massa menuntut Bupati Sudewo memberikan pernyataan resmi dan mundur dari jabatannya, menjadikan situasi di Kabupaten Pati tegang dan menjadi sorotan media nasional maupun lokal.
Kapan dan Di Mana Terjadi?
Rabu, 13 Agustus 2025, menjadi hari yang penuh ketegangan bagi warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ribuan warga berkumpul di depan Kantor Bupati dan Gedung DPRD untuk menyuarakan aspirasi mereka. Demonstrasi berlangsung sejak pukul 08.00 WIB hingga sore hari, dengan puncaknya sekitar tengah hari ketika massa semakin membludak dan menuntut pernyataan resmi dari Bupati Sudewo.
Latar Belakang dan Alasan Demo
Demo ini dipicu oleh sejumlah kebijakan pemerintah daerah yang dianggap kontroversial oleh warga. Salah satu isu utama adalah kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Selain itu, warga juga menolak program lima hari sekolah, pembebanan pajak pada pedagang kaki lima, serta perubahan manajemen tenaga honorer di RSUD Soewondo. Secara keseluruhan, tuntutan warga mencakup enam poin utama, termasuk permintaan agar Bupati Sudewo mundur dari jabatannya.
Kronologi Aksi
Demonstrasi dimulai dengan aksi damai. Massa membawa spanduk dan poster berisi tuntutan mereka. Namun, menjelang siang, aksi berubah menjadi lebih tegang. Beberapa warga mulai melempar botol dan benda lain ke arah kantor Bupati dan DPRD. Aparat kepolisian yang bertugas di lokasi segera meningkatkan pengamanan dan melakukan upaya pengendalian massa.
Beberapa laporan menyebutkan adanya korban jiwa dalam aksi ini, termasuk warga dan seorang wartawan lokal. Informasi ini masih dikonfirmasi pihak berwenang. Selain itu, sejumlah aparat polisi juga mengalami luka ringan akibat bentrokan.
Tuntutan Massa
Tuntutan utama yang disuarakan oleh warga meliputi:
-
Pembatalan kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen.
-
Penghapusan program lima hari sekolah.
-
Pencabutan pajak bagi pedagang kaki lima.
-
Pemulihan status ratusan tenaga honorer RSUD Soewondo.
-
Pembatalan program regrouping sekolah.
-
Pernyataan resmi agar Bupati Sudewo mundur dari jabatannya.
Tuntutan ini disampaikan melalui orasi, spanduk, dan dialog dengan pihak DPRD serta aparat keamanan. Massa menekankan bahwa aksi ini dilakukan demi keadilan sosial dan kesejahteraan warga Pati.
Reaksi Pemerintah dan DPRD
Bupati Sudewo hingga berita ini diturunkan belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan mundur. DPRD Kabupaten Pati menegaskan akan menindaklanjuti aspirasi warga melalui rapat koordinasi dengan pemerintah daerah. Beberapa anggota DPR RI juga memberikan perhatian terhadap isu kenaikan PBB-P2, menilai kebijakan tersebut perlu dievaluasi agar tidak membebani masyarakat.
Dampak dan Sorotan Media
Berita demo ini menyebar luas melalui media sosial dan portal berita online. Foto dan video aksi menjadi viral, menarik perhatian publik di seluruh Indonesia. Media nasional dan lokal meliput aksi ini secara langsung, menyoroti kericuhan, tuntutan warga, dan peran aparat keamanan.
Demo ini juga memunculkan diskusi di kalangan masyarakat mengenai transparansi pemerintah, hak warga untuk menyuarakan pendapat, dan pentingnya dialog konstruktif antara pemerintah dan masyarakat.
Demo Pati pada 13 Agustus 2025 menjadi contoh nyata dari partisipasi aktif warga dalam menuntut hak-hak mereka. Aksi ini memicu perhatian luas karena menyoroti kebijakan publik yang kontroversial dan menuntut tanggung jawab pejabat daerah, khususnya Bupati Sudewo. Meskipun berakhir dengan ketegangan dan beberapa korban, demonstrasi ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat untuk menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan publik.
About the Author
