Bengkulu, Media Independen – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu menargetkan partisipasi pemilih mencapai 85% dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) yang akan dilaksanakan pada 2024.
Target tersebut diungkapkan oleh Komisioner KPU Provinsi Bengkulu, Dodi H. Supiarso, yang menyatakan bahwa KPU akan berupaya keras meningkatkan partisipasi warga untuk menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara.
Pada Pilgub tahun 2020 lalu, KPU juga menargetkan peningkatan partisipasi pemilih. Dalam Pilkada kali ini, angka 85% dijadikan tolok ukur keberhasilan KPU dalam menarik minat masyarakat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Menurut Dodi, tingkat partisipasi pemilih menjadi perhatian penting karena akan mencerminkan kesuksesan proses demokrasi di daerah tersebut.
“Kami sangat berharap masyarakat tidak memilih untuk golput dan turut berpartisipasi dalam pemilihan. Kehadiran pemilih ke TPS menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat partisipasi masyarakat,” ujar Dodi. Ia menambahkan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk memastikan data pemilih tetap akurat dan mendorong pemilih datang ke TPS pada hari pemungutan suara.
Langkah-langkah persiapan, termasuk peninjauan lokasi TPS dan koordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), terus dilakukan agar pelaksanaan pemungutan suara berjalan lancar. KPU telah mengimbau seluruh PPK dan PPS untuk memastikan bahwa TPS telah diatur dengan baik dan dapat menampung pemilih tanpa kendala.
Dodi optimis bahwa dengan persiapan matang dan partisipasi aktif masyarakat, Pilkada 2024 di Bengkulu akan menjadi momentum demokrasi yang sukses. Ia juga berharap para pasangan calon kepala daerah dan tim kampanye dapat berperan aktif dalam mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara bijak.
Dengan target 85% partisipasi, KPU Provinsi Bengkulu berharap Pilkada serentak 2024 akan mencerminkan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam proses demokrasi serta mendukung stabilitas politik di daerah tersebut.
