Bengkulu – Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Launching / Pelepasan Penyaluran BANTUAN PANGAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH (CPP) Tahap ke I| Tahun 2023 yang dipusatkan di Gudang Beras Bulog Sidomulyo Km 7 Kota Bengkulu.
Dikatakan Gubernur, pelaksanaan kegiatan ini didasar pada Surat
Badan Pangan Nasional (Bapanas) nomor 171/TS.03.03/K/7/2023 Tanggal 21 Juli 2023 tentang Penugasan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dalam rangka Bantuan Pangan Beras, juga Surat Gubernur Bengkulu nomor
No. 400/1223/DINSOS/2023 Tanggal 30 Agustus 2023 perihal Distribusi Penyaluran Bantuan Pangan Beras Alokasi Oktober-Desember Tahun 2023, dan Faksimili Dirut perum BULOG
No.F-3696/DU000/LR.01/27072023 Tanggal 27 Juli 2023 perihal
Persiapan Penyaluran Bantuan Pangan Alokasi Oktober, November dan Desember Tahun 2023, serta dari Arahan dari Presiden RI, maka pelaksanaan penyaluran dipercepat ke bulan September 2023.
“Hari ini khusus Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kepahiang, dan Kabupaten Rejang Lebong kita distribusikan,” terangnya.
Guna memastikan tak ada spekulan pada perdagangan beras murah ini, Gubernur meminta satgas pangan untuk memastikan bahwa para distributor pedagang pengumpul beras jangan menjadi spekulan dalam situasi sulit seperti ini.
“Tolong beras dijual dengan harga mereka beli dari produsen artinya dengan keuntungan yang wajar, jangan memanfaatkan situasi seperti ini harga dinaikkan padahal pada waktu pembelian beras itu masih pada waktu harga stabil,” sambutannya.
Gubernur juga meminta segera diadakan pertemuan agar ada koordinasi antar supplier dan distributor yang ada di Bengkulu.
“Untuk mengatasi kenakalan dari spekulan, dan tentunya satgas pangan punya instrumen regulasi, yang bisa memberikan punishment sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan,” pintanya.
Dirinya juga meminta penambahan penganggaran di APBD provinsi dan kabupaten kota dari tahun sebelumnya untuk antisipasi terjadinya musim kemarau yang cukup panjang yang mengakibatkan kemungkinan gagal panen dan sebagainya.
“Maka efek itu kita antisipasi dengan masing-masing juga APBD menyiapkan anggaran yang tentunya alokasi APBN, dan untuk APBD provinsi sudah dianggarkan dan teralokasi 100jt,” tambahnya.
Sebagai langkah konkrit dalam memantau keadaan akibat kemarau, Gubernur Bengkulu menyampaikan sudah memantau satu irigasi air Slepang di kedurang, dalam pantauan beliau ditemukan pengurangan debit air yang sudah sangat signifikan juga ada beberapa tumpukan batu.
“Dan saya minta PUPR hari ini juga turun ke lapangan jadi memastikan bahwa irigasi diperbaiki kemudian kemungkinan potensi air bisa di optimalkan dan termasuk sebenarnya sekalian kemarin saya minta juga di kawasan ini seginim, di Mukomuko kepada balai dan PUPR yang ada proyek pembangunan irigasi kerjakan sekarang mumpung masih musim panas, karena petani tidak turun ke sawah jadi pas nanti musim hujan turun pekerjaan kita sudah selesai,” pungkasnya.
Sementara itu, Pimpinan Wilayah Bulog Bengkulu, H. Bakhtiar menguraikan kegiatan launching pendistribusian beras kepada masyarakat miskin sudah sesuai data yang diterima dan terverifikasi dan validasi.
“Untuk penyaluran hari ini ada 1.697.440 kg dengan penerima KPM 169.744 untuk 10 kabupaten kota dengan menerima 10kg per KPM dan nanti jumlah itu akan diserahkan sama setiap bulannya.
Disampaikannya juga bahwa sebelum akhir september semua kebutuhan selesai di salurkan.
“Untuk stok beras di bulog tidak ada masalah dan stok kita hari ini ada 9 ton dan itu terus revolving, ada yang masuk dan keluar sehingga estimasi kita untuk kebutuhan sampai dengan awal tahun cukup aman,” sambungnya.
Ditambahkannya, kegiatan hari ini adalah sebuah program yang sudah dirancang oleh pemerintah pusat untuk disalurkan pada bulan Oktober.
“Tetapi dengan adanya kondisi efek kenaikan harga seperti yang disampaikan tadi, maka dimajukan sebagai bentuk antisipasi dan mudah-mudahan dengan program ini kita bisa membantu masyarakat,” ungkapnya.
Selain itu program itu, sambungnya, hari ini kita telah bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan ada namanya gerakan pangan murah dan sudah dilakukan di beberapa titik.
“Dan alhamdulillah juga efeknya cukup lumayan bisa memberi kemudahan akses kepada masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan,” urainya.
Untuk memastikan tidak adanya beras SPHP dijual melebihi HET, pihaknya dan masing-masing dinas melakukan pemantauan bersama.
“Kita sudah ada tim gabungan yang juga bekerja sama dengan tim satgas Polda untuk turun,” sambungnya.
Bakhtiar juga berharap kepada media untuk dapat berperan dan lakukan fungsi pengawasan jika ada ditemukan penyimpangan dapat diinformasikan.
“Tentu kita akan melakukan tindakan kepada para pengecer yang memang tidak mematuhi regulasi aturan, dan sampai saat ini sudah ada yang diberikan tindakan tegas hingga diberhentikan,” pungkasnya.
