Media-Independen.com – Maraknya pemberitaan yang menyudutkan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bengkulu, akibat tak adanya PPTK publikasi di respon positif oleh Sekwan Nandar Munadi.
Melalui sambungnya seluler, dirinya menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi.
“Terima kasih atas permintaan tanggapan atas maraknya pemberitaan terhadap Sekwan saat ini,” buka Nandar, Kamis, 13 April 2023.
Terkait evaluasi pejabat, sambungnya, tentu kewenangan bapak Gubernur selaku atasan untuk melakukannya.
“Dan sebagai bawahan, maka kita harus selalu siap untuk menerima segala konsekuensi dari hasil evaluasi tersebut,” lanjut mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur ini.
Sambung Nandar, adanya pandangan bahwa Sekwan tidak mau menunjuk PPTK publikasi perlu kami luruskan, bahwa yang benar adalah Sekwan sejak awal tahun 2023 telah menerbitkan SK PPTK termasuk PPTK publikasi, namun yang ditunjuk PPTK publikasi mengundurkan diri karena tidak sanggup. Setelah itu Sekwan berusaha mencari pengganti dan telah menghubungi beberapa pejabat maupun staf untuk ditunjuk sebagai PPTK, namun tidak ada yang sanggup atau mau.
“Sampai saat inipun kami tetap mencari pejabat maupun staf yang mampu dan mau menjadi PPTK publikasi,” jelasnya.
Lebih lanjut dirinya menyampaikan, kalau ada yang siap dan memenuhi kriteria, maka pihaknya akan segera terbitkan SK-nya.
“Kami sangat mendukung media, karena dengan medialah berbagai pesan dan informasi bisa tersampaikan, namun dimaklumi saya tidak dapat memaksa seseorang kalau yang bersangkutan merasa tidak mampu dan juga tidak mau,” pungkasnya.
Saat dilakukan konfirmasi, Gubernur Bengkulu, Dr. H. Rohidin Mersyah, M.M.A, membenarkan apa yang disampaikan oleh setwan DPRD Provinsi Bengkulu tentang kondisi PPTK saat ini.
“Memang begitu kondisinya, tidak ada yang mau menjadi PPTK, termasuk PPTK tahun-tahun sebelumnya juga tidak mau lagi, dan secara Tupoksi DPRD itu bukan OPD yang membidangi publikasi, informasi dan sejenis, dengan anggaran yang dan cukup besar,” ucap Rohidin.
Menurutnya, ada yang harus diperbaiki agar kondisi seperti ini tidak selalu terjadi.
“Walau setwan diganti, kalau pola penganggaran dan cara menggunakan anggaran tidak berubah, saya kira ASN akan tetap menolak jadi PPTK, kalau ASN yang bersangkutan paham dengan resiko pekerjaan ini,” tegasnya. (001).
