Bogor, Media Independen – Rombongan Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV, Usin Abdisyah Putra Sembiring, SH, MH, mengunjungi Dinas Kesehatan Kota Bogor pada Rabu (4/12/2024). Kunjungan ini dihadiri oleh Sekretaris Komisi IV, Zulasmi Oktarina, serta anggota lainnya seperti Sri Astuti, Mega Sulastri, Efriya, dan beberapa legislator lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, rombongan diterima oleh dr. Tri Wulandari, yang bertugas di bagian perencanaan, monitoring, dan kepesertaan pelayanan kesehatan. Pertemuan ini fokus membahas permasalahan sistem pendaftaran dan pembaruan data peserta BPJS, termasuk program JKN, Jamkesprov, dan Jamkeskota.
Menurut Usin, salah satu tantangan besar adalah tidak sinkronnya data masyarakat miskin yang dikelola oleh berbagai instansi seperti Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja, BPS, dan lainnya. Hal ini berdampak pada banyaknya peserta BPJS yang statusnya tidak aktif atau belum terdaftar.
“Kami menemukan banyak kasus di mana data masyarakat miskin tidak seragam sehingga mengakibatkan masalah dalam rekonsiliasi kepesertaan BPJS, baik yang dibiayai oleh pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota,” ujar Usin.
Selain itu, perubahan status kepesertaan BPJS akibat perpindahan penduduk, perubahan pekerjaan, atau kematian juga memerlukan pembaruan data yang lebih dinamis.
Dinas Kesehatan Kota Bogor memberikan beberapa pembelajaran penting yang dapat diterapkan di Bengkulu, antara lain:
1. Pembuatan aplikasi online untuk mempermudah pendaftaran dan pembaruan data peserta BPJS.
2. Pembentukan badan ad hoc khusus untuk rekonsiliasi data yang terus berkembang.
3. Kolaborasi lintas instansi, rumah sakit, puskesmas, dan BPJS untuk memastikan data kepesertaan selalu terkini.
Dengan kunjungan ini, DPRD Bengkulu berharap dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan BPJS di provinsi tersebut demi kesejahteraan masyarakat. (Iwan)
