Bengkulu – Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bengkulu menilai kondisi Industri Jasa Keuangan (IJK) di Provinsi Bengkulu sampai dengan Juni 2023 dalam kondisi stabil dengan kinerja yang positif, yang memadai serta profil risiko yang terjaga seiring dengan kondisi ekonomi nasional yang relatif stabil.
Hal tersebut disampaikan OJK Bengkulu saat rilis bersama media yang dihadiri Kepala Bagian Pengawasan Industri Jasa Keuangan mewakili Kepala OJK Bengkulu, Rabu, 30 Agustus 2023.
Pada posisi Juni 2023, penyaluran kredit perbankan di Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan yoy.
Performa ini turut berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi
Provinsi Bengkulu di tengah semakin terkendalinya kondisi pasca-pandemi Covid-19.
Penyaluran kredit Bank Umum mencapai Rp 26,60 triliun atau tumbuh 5,18 persen yoy, sedangkan pertumbuhan kredit BPR dan BPRS mencapai 31,4 persen yoy.
Berdasarkan jenis penggunaannya, pertumbuhan kredit didorong oleh peningkatan kredit Investasi, Modal Kerja dan Konsumsi sementara berdasarkan sektornya, pertumbuhan kredit disumbangkan oleh sektor Untuk Pemilikan Peralatan Rumah Tangga Lainnya (termasuk pinjaman multiguna), Pertanian, Perburuan dan
Kehutanan, Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Lapangan Usaha Lainnya dan Untuk Pemilikan Rumah Tinggal.
Sementara itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) bank umum di Provinsi Bengkulu mencapai Rp 15,49 triliun atau turun sebesar 13,51 persen yoy. Sedangkan untuk DPK Bank Perkreditan Rakyat dan Pembiayaan Rakyat Syariah juga mengalami
penurunan sebesar 24,45 persen yoy atau sebesar Rp 37,03 miliar.
Fungsi intermediasi posisi Juni 2023 sedikit meningkat tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) turun dari 59,31 persen menjadi 58,23 persen. Hal tersebut disebabkan
pertumbuhan kredit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan DPK Jumlah penyaluran KUR di Provinsi Bengkulu pada posisi Juni Tahun 2023 sebesar Rp 1,48 triliun yang terdiri dari KUR Mikro sebesar Rp 852, 17 miliar dengan 17.046 debitur, KUR
KUR Kecil Rp 599,98 miliar dengan 2.627 debitur dan KUR Supermikro
Rp 25,84 miliar dengan 2.699 debitur.
Sedangkan Penyaluran Kredit UMKM di Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan sebesar Rp 893 miliar menjadi sebesar Rp12,48 triliun atau sebesar 7,71 persen yoy.
Piutang pada Perusahaan Pembiayaan di Provinsi Bengkulu posisi Juni 2023 sedikit penurunan dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya.
Pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan di Provinsi Bengkulu mencapai Rp 2,60 triliun, turun 8,13
persen yoy.
Pembiayaan tersebut didominasi oleh Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor, Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan, Pertambangan Dan Penggalian Rumah Tangga, Bukan Lapangan Usaha Lainnya, Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, ketenagakerjaan, Agen
Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya dan Aktivitas Jasa Lainnya.
Sementara itu, pembiayaan Modal Ventura posisi Juni 2023 sebesar Rp 104,05 miliar atau tumbuh 24,94 persen yoy. Di sisi lain, tingkat pembiayaan bermasalah relatif rendah. Tingkat Non Performing Financing (NPF) posisi Juni 2023 untuk Perusahaan Pembiayaan sebesar 2,611 persen, Perusahaan Modal Ventura sebesar 0,11 persen.
Untuk Dana Pensiun di Provinsi Bengkulu posisi Mei 2023 terdapat peningkatan Jumlah Investasi dan Nilai Aset masing-masing sebesar 10, 58 perse n dan 8,45 persen.
Jumlah investor pasar modal wilayah Provinsi Bengkulu masih menunjukkan
pertumbuhan yang cukup tinggi yang mencapai double digit secara yoy dengan kecenderungan tumbuh melandai.
Pada Juni 2023, jumlah investor saham di Provinsi Bengkulu sebanyak 24.101 Single Investor Identification (SID) atau tumbuh 21,13 persen yoy. Jumlah investor Reksa Dana dan SBN masing-masing tumbuh sebesar 25,37 persen yoy dan 19,43 persen yoy.
Nilai kepemilikan saham di Provinsi Bengkulu posisi Juni 2023 mencapai Rp 247,83 miliar, tumbuh 9,06 persen yoy dan untuk nilai transaksi saham pada bulan Juni 2023 mencapai sebesar Rp 144,87 miliar turun dari tahun sebelumnya sebesar 56,75 persen yoy.
Disampaikan lebih lanjut Erwan Akhyar, OJK Provinsi Bengkulu juga terus meningkatkan program literasi dan keuangan secara masif dalam rangka mendukung pencapaian target inklusi dan literasi keuangan nasional, melalui kegiatan literasi keuangan kepada masyarakat di Provinsi Bengkulu dan publikasi informasi di media sosial.
Selama 2023 hingga Juli, OJK Provinsi Bengkulu telah melaksanakan 31 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau lebih dari 5.919 peserta yang terdiri dari masyarakat umum, pelajar dan pelaku UMKM di Provinsi Bengkulu.
Selain penyampaian literasi keuangan, OJK Provinsi Bengkulu juga melakukan
sosialisasi mengenai Waspada Investasi dan Pinjaman Online ilegal ke pada Masyarakat di Provinsi Bengkulu. Serta melalui media sosial Instagram @ojk_bengkulu sebagai saluran media komunikasi dengan konten terkait edukasi keuangan kepada masyarakat.
Sementara itu, sejak awal Januari hingga 31 Juli 2023, OJK Provinsi Bengkulu telah menerima 67 pengaduan. Dari pengaduan tersebut, sebanyak 26 merupakan pengaduan sektor perbankan dan 41 merupakan pengaduan sektor IKNB. Status pengaduan yang masuk di periode tersebut saat ini adalah sebanyak 45 pengaduan telah selesai (ditutup), 8 pengaduan menunggu tanggapan konsumen, dan 14 pengaduan dalam proses penanganan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).
Perkembangan TPAKD
Di Provinsi Bengkulu terdapat 11 TPAKD yang tersebar di 1 Provinsi dan 10 Kabupaten/Kota dan setiap Kabupaten/Kota, sejak TPAKD di Provinsi Bengkulu dibentuk, terdapat beberapa program kerja untuk mendorong pergerakan ekonomi
daerah.
Salah satu program TPKAD di Provinsi Bengkulu guna meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di wilayah perdesaan adalah program kerja Generic Model Ekosistem Keuangan Inklusif (GM EKI).
GM EKI ini dapat menjadi acuan dalam menciptakan keuangan inklusif di wilayah perdesaan melalui pendekatan penguatan sinergi dan kolaborasi antar-pemangkau kepentingan di bawah koordinasi forum Tim Percepatan Keuangan Daerah (TPAKD).
Selain itu juga dilakukan Edukasi dan Sosialiasi Waspada Ine stasi dan Pinjaman Ilegal agar masyarakat terhindar dari bahaya dari penipuan dalam berinvestasi dan bahaya pinjaman online illegal yang sedang marak terjadi, serta dilakukan Edukasi
Pasar Modal kepada Masyarakat Desa guna meningkatkan pemahaman terkait investasi di bidang pasar modal.
