Media-Independen.com – Direktur Solusi dan Advokasi Institute (SA Institute), Prof. Dr. Suparji Ahmad SH. MH menanggapi adanya pengajuan judicial review alias uji materi kewenangan penyidikan kasus korupsi oleh Kejaksaan Agung.
“Upaya untuk menguji kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi oleh M. Yasin Djamaludin, yang merupakan seorang Pengacara, adalah upaya untuk mengganggu psikologis Kejaksaan yang saat ini tengah gencar melakukan Penyidikan perkara-perkara besar yang melibatkan koruptor-koruptor kelas kakap dengan kerugian keuangan Negara yang fantastis,” katanya dalam keterangan pers, Selasa, 9 Mei 2024 di Jakarta.
Ia pun menegaskan bahwa permohonan tersebut justru mengarah pada pelemahan korps adhyaksa. Dimana Kejaksaan RI saat ini sedang memperoleh kepercayaan dan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi atas kinerja yang dilakukannya diantara Aparat Penegak Hukum lainnya, bahkan melebihi tingkat kepuasan masyarakat dibandingkan dengan kinerja KPK.
“Kepercayaan dan tingkat kepuasan masyarakat tersebut dibuktikan dari hasil berbagai lembaga survei, salah satunya hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik atau trust kepada Kejaksaan RI berada di level tertinggi dengan nilai 80,6 persen,” terangnya.
Uji materi dalam perkara tersebut, lanjutnya juga berpotensi melemahkan Kejaksaan RI secara kelembagaan dengan mereduksi atau menghilangkan kewenangannya dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.
“Langkah tersebut juga dapat dinilai sebagai bentuk ‘perlawanan’ dari koruptor-koruptor kakap yang merasa gelisah terhadap kemampuan Kejaksaan RI dalam mengungkap perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi yang besar dan melibatkan pejabat / swasta / korporasi besar,” tegasnya.
Kewenangan penyidikan Tipikor oleh Kejaksaan RI, sambung Guru Besar Universitas Al Azhar Jakarta ini, seharusnya dipertahankan. Karena berdasarkan praktik di negara maju maupun negara berkembang.
“Maka Jaksa (Kejaksaan) jelas mempunyai kewenangan Penyidikan yang mandiri terhadap penanganan Tindak Pidana Korupsi, bahkan termasuk juga kewenangan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Umum lainnya,” ujarnya.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, ini bukanlah uji materi pertama. Sebelumnya, kata Suparji, sudah dilakukan uji materi serupa sebanyak tiga kali.
“Namun, Mahkamah Konstitusi tetap menganggap langkah Kejaksaan dalam melakukan penyidikan di bidang Tipikor tidak bermasalah,” pungkasnya. (001).
