Bengkulu, Media Independen – Ribuan tenaga honorer dari berbagai daerah di Provinsi Bengkulu turun ke jalan pada Rabu (15/1/2025) untuk menyuarakan aspirasi mereka di depan Kantor Gubernur Bengkulu.
Dalam aksi damai tersebut, mereka menuntut pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan meminta pemerintah mencabut kebijakan yang dianggap merugikan para tenaga harian lepas (THL).
Eflin Suryadi, ketua aksi, menyuarakan aspirasi peserta demonstrasi yang menuntut pengangkatan penuh waktu bagi tenaga honorer yang telah terdaftar di Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Sebanyak 4.000 tenaga honorer yang belum diangkat harus segera mendapatkan kepastian sesuai data resmi BKN,” ujar Eflin di hadapan massa.
Selain itu, para demonstran menyoroti kebijakan Pemprov Bengkulu melalui Surat Edaran Nomor 800/4216/BKD/2024 tentang Evaluasi Kinerja Non-ASN, yang mereka nilai menimbulkan ketidakpastian kerja. Mereka mendesak kebijakan itu dicabut dan tenaga honorer yang telah dirumahkan dipulihkan kembali ke posisi semula.
Mereka juga menyampaikan sejumlah tuntutan, seperti memastikan tenaga honorer kategori R2 dan R3 di database BKN diangkat menjadi PPPK penuh waktu sesuai instansi asal, pemberian insentif tambahan bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Guru Tidak Tetap (GTT) yang bersumber dari APBD Provinsi, serta pengembalian tenaga honorer yang dirumahkan ke tempat kerja mereka sebelumnya. Para demonstran juga menegaskan pentingnya pelaksanaan aturan ketenagakerjaan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.
“Kami tidak ingin hanya mendengar janji. Kami meminta Plt Gubernur menemui langsung para tenaga honorer untuk berdialog mencari solusi konkret,” tambah Eflin.
Aksi berlangsung damai dengan pengawalan dari 150 personel Polresta Bengkulu, yang dibantu anggota Polda Bengkulu. Kapolresta Bengkulu, Kombes Pol Sudarno, memastikan pihak keamanan akan menjaga situasi agar tetap kondusif. “Kami ingin memastikan semua berjalan lancar tanpa insiden,” ujarnya.
Demonstrasi ini menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti masalah tenaga honorer yang telah lama menjadi polemik, sekaligus membuktikan komitmen terhadap kesejahteraan tenaga kerja.
