Bengkulu, Media Independen – Belakangan ini, lagu “Bayar-Bayar” yang dibawakan oleh Band Sukatani menjadi perbincangan hangat di media sosial. Lagu yang diduga menyindir praktik pungutan liar (pungli) ini mendapat respons luas dari publik. Namun, yang mengejutkan, band tersebut justru meminta maaf dan menarik lagu mereka dari semua platform digital.
Tindakan ini memicu perdebatan, mengingat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya pernah menyatakan bahwa “yang berani mengkritik paling pedas untuk polisi itu adalah sahabat Kapolri.” Pernyataan ini seharusnya memberikan ruang bagi kritik yang membangun terhadap institusi kepolisian, bukan malah membuat para pengkritik tertekan hingga harus menarik kembali pendapat mereka.
Sudarwan Yusuf, pimpinan Media Penelusuran Online, dalam wawancara dengan redaksi, menyoroti langkah Band Sukatani yang dianggap kurang sejalan dengan semangat kebebasan berpendapat.
“Kritik dalam bentuk seni, seperti lagu ‘Bayar-Bayar’, adalah bagian dari demokrasi. Jika kritik itu ditujukan kepada oknum yang melakukan penyimpangan, seharusnya tidak perlu ada permintaan maaf. Justru ini bisa menjadi masukan bagi institusi Polri agar lebih bersih dan profesional,” ujar Sudarwan di Kediaman pribadinya, Minggu (24/2).
Lebih lanjut, Sudarwan menambahkan bahwa tindakan menarik lagu dari platform digital dapat memberi kesan bahwa kritik terhadap institusi tertentu masih dianggap sebagai sesuatu yang tabu di Indonesia.
“Jika kritik langsung dikategorikan sebagai serangan, maka kita harus bertanya: Apakah kita benar-benar hidup dalam demokrasi? Bukankah Kapolri sendiri sudah menegaskan bahwa kritik pedas bukan ancaman, melainkan justru bentuk kepedulian?” imbuhnya.
Dan menjadi pertanyaan adalah apakah permintaan maaf Band Sukatani murni karena kesadaran sendiri atau ada tekanan dari pihak tertentu? Dan apakah kritik terhadap institusi negara, terutama yang bertugas melayani masyarakat, masih bisa diterima secara terbuka?
